Dirinya menyoroti mengenai penolakan warga yang kebetulan berada di areal Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS). Setelah TPAS Jomboran ditutup warga setempat, sampah memang mendapatkan tempat baru di Joho. Namun kemudian, masyarakat disekitar juga menolak keberadaannya.
"Pemkab hendaknya menindaklanjuti persoalan sampah. Jika dibiarkan, permasalahan tersebut tentu akan berimbas pada pencemaran yang semakin meluas," ujar jubir fraksi PKS DPRD Klaten itu dalam rapat paripurna, seperti dilansir tribunjogja, Senin, (2/3/2015).
Ia menambahkan, jika tidak ada itikad baik dari pemkab permasalahan sampah akan menjadi sangat serius. Hal itu tidak ayal akan menjadikan Klaten darurat sampah. Dirinya menyebut, masalah sampah jangan dibiarkan, karena masyarakat bisa sangat reaktif terhadap persoalan tersebut.
"Pemerintah akan semakin kerepotan mengatasi sampah, bila nantinya ada reaksi yang semakin masif terkait dengan sampah. Agar tidak berkelanjutan, perlu keseriusan pemkab dalam merespon permasalahan ini," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Klaten Sunarna yang juga hadir dalam acara itu menyebut akan segera bertindak dalam mengatasi sampah. Menurutnya, pada tahun ini permasalahan tersebut bisa dirampungkan. Hal itu diindikasikan dengan turunnya peraturan baru mengenai pengadaan lahan.
"Kini ada peraturan baru mengenai pemerolehan lahan, jadi saya optimis pada tahun ini, bisa mewujudkan TPAS baru. Kita sedang membahas beberapa lokasi yang tepat untuk dijadikan tempat pembuangan. Menurut saya ada dua atau tiga tempat untuk lokasi TPAS," katanya. (*)
